Kakanwil Kemenkumham Jateng Inginkan Pemenuhan Data Dukung Reformasi Birokrasi Segera Tuntas Saat Pantau Hasil Evaluasi

Semarang - Tegas, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto menginginkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajarannya berjalan optimal, Rabu (15/11). 

Kakanwil merasa prihatin menyikapi hasil evaluasi pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal.

Baca juga: Dandim 0703 Cilacap Membesuk Anggotanya Yang Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Aghisna

"Saya melihat saudara ini bekerja atau tidak saya tidak tahu, " jelas Tejo memberikan arahan kepada seluruh UPT secara virtual dari ruang kerjanya

Menurut Tejo, pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan mandat yang harus dikerjakan secara tuntas.

Baca juga: Kapten Arh Hadi Pimpin Karya Bakti Pengecoran Jalan

"Karena Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan mandatori dari Kemenpan RB, dari Pemerintah yang harus dilaksanakan, dan ini merupakan titik tolak (akibat) pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal, " tegas Tejo, yang didampingi Kepala Divisi Administrasi Hajrianor dan Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Hazmi Saefi.

"Oleh sebab itu, mandatori ini harus dilakukan guna membangun opini kepada masyarakat, bahwa kita dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat itu bersih dari korupsi bersih dari nepotisme dan bersih dari penyimpangan, " sambungnya.

Baca juga: Tumbuhkan Rasa Nasionalisme, Taruna Poltekip 53 Laksanakan Nonton Bersama Film G30S-PKI

Berdasarkan data yang dipaparkan Kakanwil, diketahui bahwa masih banyak UPT yang belum melakukan pemenuhan data dukung dengan maksimal. Ia berkesimpulan, capaian tersebut membawa dampak negatif terhadap indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham.

"(Indikator) merah itu salah satu pemberi andil negatif terhadap Reformasi Birokrasi di Kementerian ini. Ada beberapa Satuan Kerja yang dilihat di B-03, B-06 dan B-12 tidak melakukan apa-apa. Ini memprihatinkan sekali, " ungkap Tejo.

Baca juga: PT KDP Lecehkan Hukum Adat Dayak, Ingkit Djaper: Kita Siap Lakulan Hinting Pali dan Geruduk PBS Tersebut

Hasil minor ini, asumsi Kakanwil, bisa menjadi gambaran apatis-nya UPT dalam melakukan perubahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

"Ini kecenderungan apakah jajaran Unit Pelaksana Teknis yang memberikan layanan kepada masyarakat cenderung menginginkan tindakan koruptif atau menginginkan perubahan, " kata Tejo.

Baca juga: Ikuti Pembukaan dan Entry Meeting, Jajaran Kemenkumham Jateng Siap Dievaluasi TPI

"Kalau yang merah ini bisa disinyalir UPT tersebut tidak ingin berubah, ada indikasi bahwa itu hal yang menjadi budaya".

"Terlihat bahwa ada pengabaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah, dan ini cukup tinggi, " imbuhnya.

Kakanwil ingin semua UPT berkomitmen penuh untuk melakukan perubahan, dimulai dengan mengutamakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Terakhir, ia menginstruksikan kepada seluruh UPT agar melakukan pemenuhan data dukung RKT dengan cepat dan berkualitas.